Namun demikian kedelapan bakal calon (balon) Dirut itu berasal dari internal PDAM. Sedangkan dari eksternal seperti dari kalangan profesional, tidak ada satu pun yang mendaftar.

Panitia pemilihan Dirut PDAM Al-Bantani, Khaerudin pada wartawan mengatakan, nama-nama dari internal itu M. Nasir, Aek Herawan, Muslim Winara, Haris Firmandiri, Nana S, Cecep, Rifai, dan Asik Marzuki.

“Formulir yang diambil harus diserahkan hari Jumat minggu ini,” ungkapnya.

Khaerudin mengaku tidak tahu pasti kenapa tidak ada peminat profesional dari luar. Padahal pengumuman seleksinya sudah beberapa hari lalu disosialisasikan di media. Meski begitu, pihaknya tetap akan menggelar seleksi meskipun bakal calon dari luar tidak ada.

“Kami masih menunggu calon dari eksternal biar ada kompetitor,” jelasnya.

Sementara untuk anggaran seleksinya sendiri, lanjut Khaerudin, membutuhkan dana sekitar Rp 4 juta per orangnya. “Semuanya dibebankan ke PDAM,” jelasnya.

Salah satu bakal calon, Ahmad Rifai mengatakan, ia menyerahkan semua prosesnya pada panitia, sekaligus akan mengikuti proses apapun yang disyaratkan panitia. “Sudah menjadi urusan panitia, saya ikuti saja prosesnya,” jelasnya.

Asda II Pemkab Serang, Entus Mahmud saat ditanya terkait minimnya pendaftar dari luar, menjawab hal itu tidak menjadi persoalan. “Yang penting bisa membawa PDAM ke arah yang lebih baik,” katanya.

“Siapapun yang terpilih harus mampu membawa PDAM menjadi lebih baik ke depannya. Baik yang berasal dari internal PDAM sendiri ataupun dari luar,” imbuh dia.

Dijelaskan Entus, ada dua tahap seleksi yang dilalui oleh Balon Direktur PDAM yakni seleksi administrasi dan fit and proper tes.

“Untuk seleksi pertama dilakukan oleh panita di Pemkab. Selanjutnya nama-nama yang terpilih akan dikirim ke penguji dari Universitas Indonesia untuk fit and proper tes atau tes kecakapan,” paparnya.

Ditambahkannya, jika dalam proses penjaringan tersebut tidak ditemukan calon yang cocok untuk menjabat Dirut PDAM, maka akan membuka kembali pendaftaran. “Kalau belum ada yang layak kita buka lagi,” jelasnya.(zal/bud)

Tuntutan mundur Tatang Muhtasar itu disuarakan para pelanggan PDAM Tirta Berkah, kemarin. Belasan orang dan pelanggan PDAM yang tergabung dalam Pemuda Peduli Pembangunan Pandeglang (P4), menggeruduk kantor PDAM Tirta Berkah Pandeglang.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan P4 menyusul adanya upaya pembongkaran paksa terhadap meteran air  milik Maman, warga Kampung Kadupandak, Kecamatan Pandeglang, akhir bulan lalu. Usaha pembongkaran meteran air yang dilakukan tanpa pemberitahuan pelanggan itu karena adanya tunggakan selama dua bulan.

Dalam aksinya, massa menuntut empat petugas PDAM dan pencopotan Tatang Muhtasar, karena dinilai tidak mampu menjalankan perusahaan milik daerah itu. Massa juga meminta perbaikan pelayanan PDAM yang dinilai semakin buruk. Para pengunjuk rasa sempat melempari kantor PDAM Pandeglang dengan telur dan meminta perwakilan PDAM keluar menemui mereka.

“Kami menuntut adanya perbaikan pelayanan PDAM dan juga mendesak agar saudara Tatang Muhtasar untuk turun dari jabatannya. Dengan tindakan usaha pembongkaran meteran air secara sepihak, jelas merupakan sebuah pelanggaaran dan sikap arogansi PDAM terhadap pelanggannya,” tegas Arif Ekek, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Menurutnya, petugas PDAM Pandeglang dalam menghadapi pelanggan yang menunggak tagihan rekening air, seharusnya tidak dengan sikap arogan. Seharunya sebelum melakukan pembongkaran meteran air, PDAM melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu dan memastikan jika pelanggan tersebut benar memiliki tunggakan.

“Memang pelanggan itu telat bayar air dua bulan, tapi pelanggan sudah ada itikad baik untuk membayar, apalagi saat ini pelanggan sudah membayarnya. Namun kenapa PDAM tetap memaksa akan membongkar meteran air dengan tanpa surat peringatan terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementar Maman, pelanggan PDAM Pandegalng yang menjadi korban usaha pembongkaran meteran air oleh empat orang petugas PDAM mengatakan, pada saat dilakukan pembongkaran meteran air, dirinya tidak diberitahu terlebih dahulu. Akibat tindakan arogan petugas PDAM itu kata dia, meteran air yang berada di depan rumahnya kini mengalami kerusakan.

“Saya bukan tidak mau bayar tunggakan, namun bila caranya seperti ini saya tidak terima. Padahal saya sudah membayar tunggakan itu sebesar Rp237.036 untuk tiga bulan atau hingga Agustus. Saya menuntut PDAM untuk memperbaiki meteran air dan juga memperbaiki nama baik saya yang sempat tercemar karena masalah ini,” ungkapnya.

Hingga aksi selesai, tidak satu pun pegawai PDAM yang keluar untuk menemui pengunjuk rasa. Akhirnya, setelah puas menyampaikan orasinya para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan pengawalan  polisi.(ari/bnn)

Humas PDAM sekaligus Ketua Badan Pembina Olahraga dan Seni (Baporseni) PDAM, Ichsan Sodikin, mengatakan, pertandingan ini sebagai ajang silaturrahim antara PDAM dan Tangsel Pos. “Kami harap ke depan akan digelar pertandingan serupa,” ujarnya.

Sementara General Manager Tangsel Pos, Atho Al Rahman, mengatakan, selain tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh, tanding futsal melawan PDAM ini untuk menjaga komunikasi yang selama ini terjalin dengan baik.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Ibnu Jandi, saat dihubungi Tangsel Pos melalui telepon genggamnya, Minggu (11/3). Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel surplus. Ini yang dapat menjadi acuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang air bersih itu.

“Tangsel bisa membuat PDAM, asalkan managemen keuangan yang buruk selama ini ada diperbaiki. Saya yakin pemkot bisa membuat PDAM, hal ini sudah seharusnya dibuat dikarenakan kebutuhan masyarakat akan air bersih di Tangsel itu tinggi,” kata Ibnu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Pasal 58 (1) Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menjadi kewajiban pemerintah. Sehingga, dalam pengolaan atau Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik pemkot harus dapat menjalankannya.

“Saya yakin pemkot bisa untuk buat PDAM tanpa suntikan dana dari swasta,” katanya

Menurutnya, Pemkot Tangsel hanya membutuhkan konsultan untuk menangani masalah PDAM, tidak perlu investor karena pemkot memang sudah cukup mampu untuk mengelola PDAM. “Sudah saatnya Pemkot untuk memikirkan ini semua, kepadatan penduduk dan banyaknya perumahan yang ada di Tangsel, sehingga Tangsel membutuhkan PDAM secepatnya, ini sangat mendesak,” katanya.

Terkait pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Tangerang yang dilakukan saat ini di Kota Tangsel, Ibnu menjelaskan, Pemkot harus melakukan berbagai langkah uapaya dalam proses take over atau peralihan PDAM. Di antaranya Pemkot harus merapikan managemen keuangan yang baik. Sehingga bisa mengelola agenda pembangunan yang lainnya, dan harus segera mungkin melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini untuk membuktikan atau menilai benar tidak Tangsel mendesak membutuhkan PDAM, dan jika benar berapa anggaran yang harus dikeluarkan pemkot untuk hal tersebut.

Tidak hanya itu, Tangsel perlu melakukan inventarisir permasalah yang terjadi di masayarakat, mengenai keluhan tentang kondisi air di Tangsel, apakah masih layak atau tidak dikonsumsi.

Senada, Sekretaris Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Ahmad Soichu, mengatakan sudah saatnya Tangsel mengelola PDAM. Namun, Pemkot Tangsel harus berkordinasi dengan lingkungan sekitar, dikarenakan ada masyarakat yang menginginkan dan ada yang tidak terutama bagi masyarakat lokal atau masyarakat yang menggunakan air tanah.

“Pemkot harus cermat dalam mengelola sumber air bersih di Tangsel ini. Ada beberapa catatan perumahan yang airnya sudah tidak layak konsumsi karena bau. Sehingga butuh air dari PDAM,“ katanya.

Sedangkan terkait kondisi air tanah di Tangsel, Walhi menilai bahwa air tanah masih dalam kondisi layak guna. Alasannya, di Tangsel belum banyak industri dan sungainya belum begitu tercemar limbah. Sehingga, konsumsi air tanah dalam dua tahun ke depan masih bisa digunakan.

Yogie Abdullah dari Komite Belajar Perkotaan, mengatakan, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital. Apalagi banyak kondisi air di Tangsel yang tidak layak konsumsi, sehingga pemkot harus segera mengambil alih atau memiliki PDAM.

“Kita harus memikirkan kesehatan masyarakat, jika masyarakat harus mengkonsumsi air yang bau dan tidak layak, maka ini menjadi sebuah pertanyaan akan kinerja pemerintah, karena tidak bisa memberikan atau memenuhi air bersih untuk masyarakatnya,”katanya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyebutkan, untuk membentuk PDAM, Pemkot Tangsel harus menggandengan swasta. Saat ini, kata dia, Pemkot Tangsel tengah melakukan pembahasan Holding Company untuk usaha yang bersifat privatisasi.

“Kami tengah membahas Holding Company untuk membawahi usaha privatisasi atau kerjasama dengan pihak swasta,” ujar Benyamin beberapa waktu lalu.

Holding Company Pemkot Tangsel itu, kata dia, nantinya akan membawahi PDAM di kota yang berusia kurang dari tiga tahun ini. “Lembaga-lembaga tersebut perlu dikelola dengan profesional, sehingga hasilnya pun optimal bagi masyarakat dan pemerintah. PDAM perlu dikelola tersendiri secara profesional,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi, mengatakan, meski belum ada rencana pembentukan BUMD di tahun ini, DPRD akan terus melakukan kajian terkait pengelolaan BUMD. Hal ini untuk mengoptimalkan aset daerah. Menyusul penyerahan sejumlah aset daerah dari Kabupaten Tangerang, seperti PDAM dan sejumlah pasar.

“Tentunya BUMD tetap tidak bisa dikesampingkan. Ada hal yang harus dikelola BUMD setelah penyerahan aset dari Kabupaten Tangerang, seperti PDAM dan BUMD,” katanya.(irm)

Menurut Pimpinan STMIK Raharja, Kota Tangerang, Abas Sunarya bahwa dengan adanya seminar ini diharapkan para mahasiswa bisa mengetahui pelayanan atau kinerja dari PDAM Tirta Benteng. “Mereka(mahasiswa) akan mengetahui tentang PDAM didalam seminar ini, karena semuanya akan dibahas. Dan dalam seminar ini, PDAM juga menginginkan adanya kritik positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Abas Sunarya.

Sementara itu, Direktur Utama(dirut) PDAM Tirta Benteng, Kota Tangerang menjelaskan bahwa adanya seminar ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada mahasiswa akan pentingnya air bersih serta pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada masyarakat Kota Tangerang. “Mahasiswa harus mengetahuinya, sehingga mereka bisa memberikan pengetahuan ini kepada keluarga dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Kodri menambahkan, mahasiswa juga harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya Sungai Cisadane dan Situ Cipondoh yang merupakan bahan baku akan air bersih. “Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan,” jelasnya.(fit)

“Ketika saya masuk ke PDAM Kota Tangerang tahun 2005 lalu, pelanggannya baru sekitar 14.000. Tapi setiap tahun kita tingkatkan terus, dan hingga saat ini pelanggan PDAM sudah mencapai 24.000,” ungkap Kodri, dalam acara ngobrol santai bareng (Ngobras) bersama Tangsel Pos-Tangerang Pos di di kantor redaksi Griya Pena Ville C/32 No 12 Golden Road, ITC BSD, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (7/2) siang.

Meski PDAM sudah menggaet pelanggan hingga sebanyak itu, namun pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Tangerang belum maksimal, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang yang saat ini tercatat sebanyak 1,7 juta jiwa. “Sampai saat ini cakupan pelayanan PDAM baru 31 persen. Tapi itu akan terus ditingkatkan hingga tahun 2015 mendatang. Investasi yang dibutuhkan memang sangat besar yakni sebesar Rp 1,2 sampai 2 triliun,” papar Kodri, yang juga mantan Staf Ahli PDAM TKR Kabupaten Tangerang.

Kerjasama dengan Bahrain

Untuk menutupi kebutuhan investasi air bersih itu tentu saja membutuhkan investor dengan pemodal besar. “Kami sudah mendapat surat ijin prinsip dari Walikota Wahidin Halim untuk mencari investor dari kalangan swasta. Dan pada tanggal 18 Februari 2012 ini kami akan menandatangani kontrak kerjasama dengan investor PT Maya Indonesia dari negara Bahrain, yang rencananya akan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum,” tutur Kodri.

Kerjasama dengan PT Maya Indonesia itu di antaranya untuk pelayanan air bersih di wilayah Karang Tengah, Pinang, Larangan, dan Ciledug atau disingkat Karpiladug. Lalu di Cipondoh, Tangerang, Karawaci, dan Cibodas (Ciptawadas), serta di Riungdaperuk yang meliputi Neglasari, Benda, Jatiuwung, dan Periuk. “Kami akan mulai bekerja untuk wilayah Karpiladug, Ciptawada, dan Riungdaperuk, setelah ada Fisibility Studi atau FS,” katanya.

Kodri juga berjanji akan terus meningkatakan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dan kontunuitasnya. Termasuk juga di kawasan Bandara Internasional Soekarn-Hatta. “Air itu merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dan mendasar. Pembangunan di Kota Tangerang ini memang sudah berhasil, hingga kota ini menjadi kota metropolis. tapi itu akan percuma saja jika kebutuhan air bersihnya tidak bisa dilayani,” ujarnya.

Reservoar Mokervart

Solusi untuk meningkatkan pelayanan itu diantaranya akan membangun reservoar di Kali Mokervart sepanjang 8 km. “Kali Mokervart itu akan dijadikan sebagai penyangga air baku. Kalau itu bisa dibangun, maka diperkiakan akan ada sekitar 1 juta M3. Itu tentu saja akan mampu melayanai 100 persen masyarakat Kota Tangerang. Tidak hanya itu, PDAM juga akan mampu menjual air bersih hingga ke wilayah Jakarta dan sekitarnya,” urai Kodri.

Dijelaskannya Kali Mokervart itu memang sudah tidak difungsikan lagi. Karena itu di perbatasan Jakarta Barat, kali itu nantinya akan ditutup. Sedangkan air dari Pintu Air 10, tepatnya di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Tangerang akan dibuka, dan airnya akan dialirkan ke Kali Mokervart yang akan dijadikan sebagai reservoar PDAM itu. Reservoar tersebut  akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan bisa dijadikan kawasan wisata air di Kota Tangerang yang sangat menarik dan menjanjikan.

“Konsep itu sudah digagas satu tahun lalu dan sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan beberapa LSM lingkungan. Konsep pembangunan reservoar itu akan kita lanjutkan. Pembiayaannya akan bekerjasama dengan pemerintah Pusat, APBD Kota Tangerang, dan tentu saja investor. “Investasi untuk pembangunan reservoar itu membutuhkan anggaran besar yakni sekitar Rp 300 miliar. Mudah-mudahan dua tahun ke depan, reservoar itu sudah dibangun dan bisa melayanai sekitar 30.000 pelanggan,” terangnya.

Perumahan Tanpa Retikulasi

Dia juga menyinggung, di Kota Tangerang sudah lama dibangun perumahan-perumahan yang dibangun pengembang. Namun banyak pengembang yang tidak memasang retikulasi, sehingga menyulitkan PDAM untuk membrikan layanan air bersih kepada warga pengembang tersebut. “Retikulasi itu seharusnya dibangun oleh pengembang. Kalau dibangun oleh PDAM sangat tidak mungkin karena itu membutuhkan dana besar. Bagi warga perumahan yang ingin dilayani PDAM, namun tidak ada retikulasi, maka dalam proses pembiayaan untuk membangun retikulasi sharing dengan warga dan pengembang, seperti yang sudah dilakukan di Puri Permata sebanyak 500 sambungan,” ujarnya.

PDAM pun diakui Kodri mampu menekan tingkat kebocoran PDAM hingga 16 persen, atau lebih kecil dari standar nasional sebanayak 33 persen. Kodri juga berharap tingkat kebocoran itu bisa terus ditekan sekecil mungkin seperti yang terjadi di negara Denmark yang mencapai 6 persen. “Masyarakat Denmark memang care. Jika ada kebocoran pipa PDAM langsung lapor sehingga bisa langsung diperbaiki. PDAM Kota Tangerang juga punya pasukan yang bekerjasama selama 24 jam untuk memperbaiki kebocoran itu,” paparnya.

Kodri menuturkan mengapa tingkat kebocoran PDAM sangat kecil, karena pihaknya mengganti water meter yang sudah rusak dengan water meter yang sangat berkualitas dan mahal. “Contoh, masih di Denmark. Para pelanggan di sana mencatat water meter sendiri dan kemudian melaporkan pemakaian airnya ke PDAM. Tidak hanya itu, mereka juga langsung membayar. Kalau di daerah kita belum sampai kesadaran ke arah sana,” terangnya.

Kebocoran PDAM juga tidak dipengaruhi oleh pencurian air. “Di Kota Tangerang sampai saat ini belum ditemukan adanya pencurian air. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada. Tapi kalau sampai ada , itu regulasinya pidana. Kalau di DKI kebocoran itu mencapai 50 persen. Kalau sudah sampai angka seperti itu, kemungkinan besar tingkat pencurian airnya tinggi,” jelasnya.

Kodri pun mengatakan sebetulnya ada penghitungan water meter menggunakan sensor dengan teknologi canggih seperti yang diterapkan di Mayasia dan Singapura.  “PDAM juga sudah menggunakan teknologi itu, dengan menggunakan frekuwensi radio yang dikendalikan dari jaringan kompueter. Tapi teknologi itu hanya kita gunakan di Bandara Seokarno-Hatta,” paparnya.

Obsesi Walikota dan Singapura

Kodri juga mengaku akan maju dalam Pemilukada Kota Tangerang yang akan digelar tahun 2013 mendatang. Keinginan itu memang wajar mengingat Kodri memiliki banyak pengalaman bekerja. Sebut saja bekerja di Astra, pernah menjadi guru, bergabung dengan perusahaan Ciputra, mantan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Tangerang, serta sebagai Dirut PDAM Kota Tangerang. Selain itu juga memiliki pengalaman hidup dan sebagai politisi.

“Ya, saya memang serius akan mencalonkan diri sebagai Walikota Tangerang, karena Wahidin Halim akan habis masa jabatannya pada tahun 2013 mendatang. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada, dan tentu saja harus memiliki keberanian,” kata Kodri, yang lahir di Gudang Balok, Pasar Anyar, Kota Tangerang.
Dia menuturkan, jarak antara Kota Tangrang dengan Singapura menggunakan pesawat terbang hanya membutuhkan satu jam. Di sana berbagai kemajuan luar biasa pesat, termasuk pelayanan air kepada masyarakatnya. “Ya, Kota Tangerang harus bisa seperti Singapura. Apalagi di bidang pelayanan air bersih. Kalau saya jadi Walikota, pelayanan air bersih harus sesuai dengan program MDGS, di mana pelayanan itu harus mencapai 80 persen di tahun 2015,” ujarnya.(Budi Sabarudin)